Make your inbox happier!

Subscribe to Our Newsletter

Depok Satnight Sounds di Depok Open Space: Panggung Musisi atau Panggung Pencitraan Politik?

Seperti yang dilansir dalam Kompas.id dan Depok24Jam, Pemerintah Kota Depok belum lama ini meluncurkan program Depok Satnight Sounds, sebuah panggung musik mingguan yang memberi ruang tampil bagi musisi lokal di Depok Open Space (DOS), kawasan Balai Kota. Diselenggarakan setiap Sabtu malam pukul 19.30–20.00 WIB, program ini diklaim sebagai bentuk dukungan terhadap industri kreatif dan semangat …

Seperti yang dilansir dalam Kompas.id dan Depok24Jam, Pemerintah Kota Depok belum lama ini meluncurkan program Depok Satnight Sounds, sebuah panggung musik mingguan yang memberi ruang tampil bagi musisi lokal di Depok Open Space (DOS), kawasan Balai Kota. Diselenggarakan setiap Sabtu malam pukul 19.30–20.00 WIB, program ini diklaim sebagai bentuk dukungan terhadap industri kreatif dan semangat berkarya generasi muda.

Namun, di balik klaim besar-besaran tersebut, hadir pula sejumlah tanda tanya besar tentang arah kebijakan yang tiba-tiba ini. Apakah Depok Satnight Sounds benar-benar berakar dari kebutuhan ekosistem musik lokal Depok yang selama ini terpinggirkan atau hanyalah pencitraan belaka?

Langkah menghadirkan ruang pertunjukan terbuka patut diapresiasi. Tentu, sesuai visi kami, menciptakan ruang – ruang berkesenian yang inklusif. Tapi ironisnya, Depok Satnight Sounds hanya menampilkan satu lapisan permukaan dari masalah yang lebih dalam: tak adanya kebijakan strategis membangun ekosistem musik lokal yang sehat dan berkelanjutan.

Panggung boleh mewah, tetapi bagaimana dengan ruang-ruang alternatif yang telah diinisiasi oleh keringat kemandirian komunitas? Studio rekaman yang kini kian menghilang? Studio musik kecil yang menjadi sejarah lahirnya band-band lokal? atau komunitas musik yang selama ini jadi fondasi lahirnya band-band baru di Depok? Tak satupun dari ini disentuh dalam kebijakan yang diusung pemerintah. Sedangkan muncul pertanyaan selanjutnya yang cukup politis, apa sebenarnya fungsi dari Taman Musik yang dibangun dengan anggaran APBD sebesar Rp5,808 miliar dan adakah program yang mendukung industri kreatif lokal?

Lalu program ini tampaknya kembali tersedot ke orbit pusat pemerintahan, Margonda lagi, Balai Kota lagi. Wilayah pinggiran seperti Sawangan, Bojongsari, dan Tapos kembali luput dari perhatian. Seakan-akan denyut kreativitas hanya berputar di pusat kota yang macet itu. Padahal banyak musisi dari wilayah lain yang lebih membutuhkan dukungan ruang dan eksposur.

Kebijakan seperti ini, bila dibiarkan, hanya akan memperlebar kesenjangan akses budaya di dalam kota sendiri. Mencoba inklusif? Bukan soal membangun satu panggung besar di tengah kota saja, melainkan memastikan bahwa panggung-panggung kecil di tiap sudut kota tetap menyala.

Alih-alih hadir sebagai buah kolaborasi, program ini tampak sangat top-down. Tidak jelas apakah ada keterlibatan komunitas musik dalam desain programnya. Tidak ada transparansi dalam proses kurasi musisi. Bahkan belum diketahui apakah mereka yang tampil diberi kompensasi layak atau hanya dibayar dengan “exposure”. Sebuah praktik eksploitatif yang sayangnya masih dianggap wajar dalam dunia hiburan.

Ipank Hore – Hore Tampil di Pembukaan DOS 2023 (Dok. Portal Berita Pemkot Depok)

Komunitas musik Depok sepertinya dianggap dengan yakin sebagai entitas pasif yang tinggal diberi ruang sudah gembira. Padahal mereka adalah aktor yang telah membangun budaya musik di kota ini jauh sebelum pemerintah meliriknya. Kebijakan yang tak melibatkan mereka hanya akan menghasilkan program yang canggung dan tidak berdampak.

Depok Satnight Sounds tampak lebih seperti hiburan akhir pekan daripada upaya serius membangun industri kreatif. Tak ada kerangka yang menjelaskan bagaimana panggung ini bisa menjadi batu loncatan ekonomi bagi musisi muda. Tidak ada dukungan terhadap rilisan digital, distribusi musik, atau kerja sama lintas sektor dengan pelaku industri musik nasional.

Padahal jika serius, pemerintah bisa merancang program pelatihan produksi musik, membuka akses terhadap digital platform, hingga memfasilitasi kerja sama dengan label independen. Tapi untuk saat ini, yang ada nanti hanyalah lampu panggung dan sound yang berkelahi dengan klakson kendaraan tiap minggu.

Boleh dibilang, kita tidak sedang kekurangan panggung. 3 bulan terakhir sejak kami menerbitkan banyak musisi Depok merilis lagunya, banyak akhirnya ruang alternatif yang bermunculan menjaring musisi lokal seperti Sound of Freeday, Lokalin, Opus, Distrik dan Pura-pura Hype. Semua mengawali dengan tanda volumenya yang masih pertama dan kedua.

Lantas apa yang dibutuhkan untuk mendukung industri kreatif lokal? Tentu kebijakan yang mendalam dan menyeluruh. Misal, kebijakan yang menyentuh persoalan hak cipta, distribusi karya, edukasi musik, atau regenerasi komunitas musik itu sendiri. Sayangnya, Depok Satnight Sounds masih terlalu dangkal untuk menjawab tantangan itu.

Jika Pemkot Depok benar-benar ingin mendukung industri kreatif, maka perlu lebih dari sekadar memberi izin tampil di DOS. Dibutuhkan keberanian untuk membongkar sistem lama dan segera menyusun peta jalan musik lokal yang visioner. 

Terakhir dan yang terpenting, bagaimana rasanya menjadi manusia yang hidup hanya sebagai angka dalam proposal, atau sebagai alat demi pencitraan penguasa?

Helmi Rafi J

Helmi Rafi J

Helmi Rafi Jayaputra (Depok, 1996) mengambil langkah baru dengan mendirikan Kolase Kultur, sebuah media alternatif di Depok yang berfokus pada seni dan budaya. Kolase Kultur hadir sebagai platform yang menjembatani berbagai ide dan gagasan serta menjadi ruang kolaborasi inklusif antara seniman, kurator dan komunitas. Sebelumnya Helmi bekerja selama 9 tahun sebagai Creative Generalist dan menyelesaikan beragam proyek dokumenter di berbagai kelembagaan non-profit, diantaranya; Penabulu Foundation (2015) dengan isu mengurangi tingkat emisi karbon dunia, Human Rights Working Group (2018) dengan isu Kebebasan Beragama dalam Hak Kemanusiaan, Sawit Watch (2021) dengan isu perhutanan sosial dan konservasi sawit, dan Pandu Laut Nusantara (2024) dengan isu konservasi laut dan pemberdayaan masyarakat pesisir. Di ranah perfilman, Helmi terlibat dalam INDICINEMA, jaringan bioskop alternatif Indonesia yang berpusat di Bandung. Sejak 2019, ia turut mendirikan dan mengelola satu-satunya bioskop alternatif di Depok. Saat ini aktif membangun dan menulis di Kolase Kultur.
Keep in touch with our news & offers

Subscribe to Our Newsletter

What to read next...

Comments

Leave a Reply

Alamat email Anda tidak akan dipublikasikan. Ruas yang wajib ditandai *