Ketika Niat Baik Tak Cukup: Pelajaran dari Kontroversi Film Animasi Merah Putih

Jika kita melihat dan membaca pembahasan rilis film animasi Merah Putih maka kita bisa melihat ekspektasi antar generasi prihal pengkaryaan. Das Kultural!

Ada berbagai hal yang terlintas dari film animasi yang baru baru saja ditayangkan di bioskop-bioskop berjudul Merah Putih yaitu begitu buruk hasilnya, bahwa film tersebut menelan biaya besar, asset animasi yang tidak dibuat melainkan dibeli, lalu tentu orang-orang dibalik animasi tersebut. Berbagai grup chat, forum dan bahkan pada channel youtube. Jika diambil kesimpulannya, sebagian besar netizen menyerang animasi itu sebagai salah satu animasi yang terburuk. Selain itu juga diduga bahwa biaya yang digunakan berasal dari institusi pemerintah. Walaupun belum klarifikasi mengenai sumber dana dari pemerintah ini, berita ini sudah terlanjur tersebar dan klarifikasi mengenai dan produksi film animasi ini tidak sampai ke telinga netizen.

Apa susahnya orang-orang ini melakukan klarifikasi? dan kenapa tidak menggunakan cara secara terpusat?

Sampai saat ini, hanya ada klarifikasi pada salah satu siaran berita yang disiarkan di Youtube. Akun resmi sosmed tidak ada, lalu rumah produksi Perfiki Kreasindo diberitakan oleh salah satu portal berita telah hilang. Sonny Pudjisasono menjelaskan bahwa film itu bahkan menelan biaya yang lebih besar, akan tetapi banyak yang juga berkomentar sebaliknya. Pembahasan film ini jelas sarat dengan politik, ditengah berita ijazah palsu, abolisi dan amnesti tervonis korupsi, kinerja pemerintah dan pembungkaman melalui pelarangan bendera One Piece yang dianggap sebagai opresi terhadap ekspresi bebas. Persespsi dan resepsi publik sudah terlanjur menganggap fenomena film animasi Merah Putih ini sebagai salah satu proyek pemerintah buruk. Yang jelas, Perfiki Kreasindo bukan BUMN dan biaya yang digunakan dalam produksi film ini diklaim lebih besar dan mengandalkan “gotong-royong”.

Hal-hal ini tentu menimbulkan isu publik, dari mulai buruknya kualitas produksi sampai konflik antar-generasi mengenai produksi animasi.

Pada berbagai platform, dialog antar generasi ini banyak diwarnai oleh konflik dan juga berbagai kritik bagaimana sistem sosial yang terbentuk sekarang ini adalah karena buruknya kinerja generasi sebelumnya. Siapa lagi yang patut disalahkan selain Boomer, bahwa generasi kelahiran 50-60 ini menimbulkan banyak miskonsepsi tentang modernisasi dengan enggan memperluas wawacannya dengan segala kemajuan. Pada pemberitaan platform socmed sudah terlihat beberapa orang-orang yang terlibat di balik produksi film animasi Merah Putih yang di-cap sebagai “boomer” , “tua bangka” , dan “ampas” untuk menggambarkan kekecewaan dan kekesalan mereka.

Akar permasalahan ini adalah bahwa generasi yang sekarang memang harus lebih percaya kepada anak muda untuk memegang kendali kreatif dalam proyek-proyek yang berhubungan dengan industri kreatif dan teknologi baru. Kepercayaan ini bukan hanya soal memberi kesempatan, tetapi juga memberi ruang bagi mereka untuk menentukan arah estetika, pendekatan teknis, dan strategi komunikasi yang relevan dengan audiens masa kini. Penggarapan film animasi lebih banyak bernuansa modern, generasi muda tumbuh bersama perkembangan visual digital, memahami tren global, menguasai perangkat lunak mutakhir, dan memiliki referensi luas yang membentuk selera mereka. Hal tersebut yang sering kali beda pandangan dan juga memiliki selera yang jauh kontras dengan generasi pendahulu. Jadi memang ada baiknya ketika hendak produksi film animasi lebih baik diberikan kepada generasi muda.

Namun, masalahnya bukan sekadar “siapa yang memimpin,” melainkan “bagaimana proses kolaborasi” dibangun. Ketika generasi tua tetap memegang otoritas penuh, tanpa membuka ruang dialog yang setara, hasilnya sering kali berupa karya yang terasa ketinggalan zaman, dipenuhi kompromi yang mematikan inovasi. Di sisi lain, jika generasi muda dibiarkan tanpa bimbingan sama sekali, ada risiko hilangnya konteks historis, kedalaman narasi, dan kesadaran budaya yang sering dimiliki generasi sebelumnya.

Isu publik dalam produksi film animasi Merah Putih memperlihatkan bahwa benturan ini menjadi nyata, bukan hanya di balik layar, tetapi juga dalam resepsi publik. Generasi muda melihat proyek ini sebagai bukti bahwa sumber daya besar bisa terbuang sia-sia jika dikelola dengan pendekatan lama yang tidak adaptif. Sementara sebagian dari generasi tua merasa bahwa kritik yang muncul cenderung tidak menghargai usaha dan dedikasi yang sudah diberikan, meski hasilnya tidak memuaskan. Konflik ini, pada akhirnya, membuka diskusi yang lebih besar tentang cultural ownership, regenerasi kepemimpinan kreatif, dan peran negara dalam mendukung industri animasi yang benar-benar kompetitif di tingkat global.

Kritik adalah bentuk komunikasi, yang menjelaskan bahwa pihak animator atau rumah produksi tidak memiliki rencana komunikasi atau kampanye yang baik. Walaupun yakin niatnya baik, rencananya tetap buruk. Walaupun memang ada beberapa anak muda yang terlibat dalam produksi ini, mereka tidak mengabarkan ini sejak lama. Andaikan ada dialog terbuka, andaikan ada gaya pemasaran yang lebih terintegrasi maka yakin ini tidak menjadi isu yang pelik (melainkan buzz untuk menaikan pembicaraan). Tidak perlu menonton film ini hanya untuk kemudian boleh membicarakan film tersebut, sebagaimana yang disebutkan oleh Sonny Pudjisasono. Tidak perlu menjadi presiden untuk mengkritik presiden, tidak perlu menjadi anggota Dewan untuk mengkritik Dewan.

“Kita sudah bekerja keras dan kami memiliki niat baik untuk memberikan yang terbaik, selama kami bekerja kami berbagi, berbahagia dan mengerjakan semua itu penuh dengan senang hati. Prihal baik buruk itu saya serahkan secara penuh kepada penonton.”

Andaikan ini yang bisa dikatakan dengan penuh ketulusan maka kecurigaan publik setidaknya bisa berkurang (atau tidak, dan terus dicaci maki, Who knows ?!?)